The Greatest Guide To agus joko pramono
The Greatest Guide To agus joko pramono
Blog Article
The subsequent article content are merged in Scholar. Their blended citations are counted just for the primary short article.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
IDI's Board is composed of ten customers from distinctive supreme audit establishments. Get to know them far better within our "Satisfy the Board" sequence.
Dalam kesempatan itu, Retno bercerita telah diberikan kesempatan menjadi menteri luar negeri selama ten terakhir, di mana menjalankan politik luar negeri kerap tak mudah baginya.
Pernyataan Agus soal transparansi itu, dia katakan ketika tim penguji Capim KPK bertanya saat tes wawancara berlangsung. Agus menjadi Capim KPK pertama yang menjalani tes ini dengan durasi tanya-jawab selama forty menit.
Dan yang tak kalah luar biasa, kata dia, AJP sudah mempunyai tujuan dan visi yang jelas ketika pertama kali dilantik sebagai anggota BPK.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Generally, the requests are from legislation enforcement officials adopted up from BPK’s investigation or their own investigation,” Pramono highlighted.
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
This "Cited by" count incorporates citations to the next content articles in Scholar. The ones marked * may be unique through the write-up within the profile.
"Moralitas dan nilai kebajikan harus terus menjadi kompas bagi kita dalam menjalankan tugas masing-masing," ujarnya.
Sistem pelayanan pengaduan online berbasis World-wide-web pada pt. fira informatika untuk meningkatkan layanan konsumen
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu get more info didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Ia berperan dalam meletakkan fondasi kelembagaan Komisi Informasi, standar layanan informasi, desain pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik serta penjelasan substansi sejumlah aspek dalam keterbukaan informasi.